Sanggam Hutapea : Kepentingan Hambat Penyelenggaraan Otda

Sanggam Hutapea : Kepentingan Hambat Penyelenggaraan Otda

23 Juli 2008 | 10:54 WIB

Jakarta (Berita) : Pelaksanaa Otonomi Daerah (Otda) sejatinya sangat membantu penerapan perencanaan Pemerintahan sesuai dengan kepentingan masyarakat di daerah yang bersifat heterogen, sekaligus memotong jalur birokrasi yang rumit, serta prosedur yang sangat terstruktur dari pemerintah pusat, sehingga perumusan kebijaksanaan dari pemerintah akan lebih realistik.

Dengan Otda, pemerintahan daerah tidak lagi hanya menunggu, tetapi harus berperan aktif jemput bola untuk meningkatkan potensi, khususnya bidang ekonomi dan investasi. “Jadi Kepala daerah tidak hanya sebagai administrator, tapi juga motivator,” ujar pemerhati Otda Ir Sanggam Hutapea, Minggu Kemarin di Jakarta.

Dengan kemampuan menangkap peluang, akan mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, dan peran serta masyarakat dapat segera terwujud.

Kepala daerah yang sukses mengimplementasikan sistim Otda , akan mencapai sinkronisasi dan harmonisasi peraturan perundang- undangan pusat dan daerah, meningkatnya kerjasama antar-pemerintah daerah, terbentuknya kelembagaan pemerintah daerah yang efektif, efisien, dan akuntabel. Selain itu, terkelolanya sumber dana dan pembiayaan pembangunan secara transparan, dan profesional.

Hanya saja, kata Sanggam Hutapea, beberapa permasalahan Otda, dimana penyelenggaraan Otda oleh pemerintah pusat selama ini cenderung tidak dianggap sebagai amanat konstitusi sehingga proses desentralisasi menjadi tersumbat.
Kuatnya kebijakan sentralisasi membuat semakin tingginya ketergantungan daerah-daerah kepada pusat yang nyaris mematikan kreativitas masyarakat beserta seluruh perangkat pemerintahan di daerah.

Kesenjangan yang lebar antara daerah dan pusat dan antar-daerah sendiri dalam kepemilikan sumberdaya alam, sumberdaya budaya, infrastruktur ekonomi, dan tingkat kualitas sumberdaya manusia; serta adanya kepentingan yang melekat pada berbagai pihak , menghambat penyelenggaraan otonomi daerah. Karena kepentingan yang melekat itu, pelaksanaan urusan pemerintahan masih tumpang tindih antar-tingkatan pemerintahan, ujarnya (aya)